Kemenag Kerinci Buka Penerimaan Honorer Penyuluh

Sahabat pembaca Info CPNS Kemenag, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Agama Kabupatan Kerinci masih kekurangan Penyuluh Agama Honorer (PAH). Melihat wilayah Kerinci idealnya setiap desa memiliki satu orang tenaga penyulug agama. Sedangkan saat ini baru 183 orang tenaga PAH dari sekitar 258 desa di Kerinci.

Namun demikian Pjs Kepala kantor Kemenag Kerinci, Nahrizal mengatakan akan memaksimalkan tenaga PAH yang ada di Kerinci ditunjang dengan honor yang mereka terima Rp 150 ribu per bulan.

"Peran PAH di masyarakat amat penting, mengingat penyuluh agama membina maupun mendidik pengetahuan agama di kalangan masyarakat. Seperti majlis taklim, dakwah, dan kegiatan keagamaan lainnya," katanya kemarin (13/10).

Selain itu untuk menutupi kekurangan tersebut Kemenag Kerinci menerima tenaga penyuluh agama Non PNS.

Nahrizal menyebutkan jumlah kuota penerimaan PA non PNS untuk kabupaten Kerinci sebanyak 96 orang. Kuota ini telah ditetapkan Dirjen Bimas Islam sama untuk seluruh Indonesia.

"Jadi ada 8 orang untuk 1 KUA, karena KUA kita 12 buah maka kuota kita 96 orang," sebutnya.

Bagi pelamar kerja yang berminat, dapat menyampaikan berkas lamarannya ke panitia yakni bagian Bimas Islam Kantor Kemenag Kerinci, mulai tanggal 24 sampai 28 Oktober 2016. “Pendaftarannya secara online, namun berkasnya juga harus disampaikan ke bagian Bimas Kemenag Kerinci," katanya lagi.

Selanjutnya untuk persyaratan yang harus dipenuhi pelamar yakni Fotocopi Ijazah S1 Pendidikan Agama non Tarbiyah, Forocopi KTP dan Pas Foto. Sesuai surat edaran Dirjen Bimas Islam, peserta yang dapat diterima adalah Sarjana Agama non Pendidikan. Sesuai jadwal, tes tertulis dan wawancara akan dilaksanakan tanggal 13 November 2016. 

Berita ini bersumber dari Tribun Jambi.

Madiun Krisis Guru Pendidikan Agama Islam

Sahabat pembaca Info CPNS Kemenag, sudah tahukah anda bahwa krisis guru pendidikan agama Islam (PAI) di Kota Madiun kronis. Defisit guru tersebut tidak hanya terjadi di jenjang SMA/SMK, namun menjalar hingga SD dan SMP.

Kondisi itu memaksa Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (disdikbudpora) Kota Madiun memeras otak agar kebutuhan siswa beragama Islam terlayani. Langkah yang ditempuh adalah memberikan tugas tambahan kepada guru PAI. Upaya yang lebih ekstrem, mengalihfungsikan guru kelas taman kanak-kanak (TK) ke sejumlah sekolah yang mengalami krisis.

’’Tahun ini ada sembilan guru TK yang dialihfungsikan menjadi pengajar PAI,’’ jelas Kepala Disdikbudpora Kota Madiun Gandhi Hatmoko.

Dia mengungkapkan, hal itu terpaksa dilakukan setelah upaya memberi tugas tambahan kepada guru PAI menimbulkan persoalan baru. Yakni, kelebihan jam sertifikasi yang ditoleransi (40 jam tatap muka per minggu). Apalagi, banyak guru kelas TK yang memiliki kualifikasi pendidikan strata satu PAI maupun sarjana agama.

‘’Mereka (sembilan guru kelas TK, Red) sudah kami sebar ke SD dan SMP. Pertimbangannya, pola pikir anak TK dan SD secara psikologis lebih dekat,’’ katanya.

Gandhi memerinci, sesuai dengan catatan bagian tenaga dinas, 11 SMAN/SMKN mengalami krisis guru PAI. Guru mata pelajaran tersebut di SMAN 6 bahkan nihil saat ini karena setelah satu-satunya guru PAI pensiun. Sementara itu, SMKN 1 mencatat defisit terbanyak, yakni empat guru. ’’Total dibutuhkan 39 guru. Yang tersedia hanya 18 guru,’’ ungkapnya.

Selain faktor pensiun, lanjut dia, krisis guru di SMA/SMK dipengaruhi pergantian kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) ke kurikulum 2013 (K-13). ’’Dalam K-13, PAI diberi porsi tiga jam per minggu, sebelumnya hanya dua jam,’’ ucapnya.

Gandhi juga menuturkan, langkah mengatasi krisis guru PAI dengan alih fungsi membuat guru yang diperbantukan di sekolah swasta beralih ke sekolah negeri. Pemberian tugas tambahan pun hanya bersifat sementara. Sebab, pihaknya tidak bisa menghalangi guru yang akan pensiun.

Dia menyatakan, hingga empat tahun ke depan, ada delapan guru PAI yang purnatugas. Mayoritas diangkat pada 1980-an. Persoalannya, hingga saat ini, tidak ada tanda-tanda pemerintah untuk mengadakan rekrutmen. ’’Kebijakan rekrutmen itu berada di tingkat pusat. Daerah hanya melaporkan jumlah formasi yang lowong,’’ ucapnya.

Gandhi menegaskan, terkait dengan krisis guru PAI, pihaknya sudah menyurati Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud pada 25 Februari. Langkah serupa ditujukan ke Kemenag Madiun Kota Madiun meski belum mendapat jawaban yang memuaskan.

’’Semoga dalam waktu dekat (kekurangan guru PAI, Red) segera teratasi meski sekarang SMA/SMK sudah dikelola provinsi,’’ tuturnya.

Berita ini bersumber dari Jawapos.

ASN Harus Profesional

Sahabat pembaca Info CPNS Kemenag, sudah tahukah anda bahwa Kepala Kemenag Kolaka, H. Abdul Aziz Baking mengingatkan jajaran laksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan penuh tanggungjawab. Penegasan itu dilontarkan Kepala Kemenag pada pembukaan Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Kemenag Kolaka, kemarin.

Hadir Kasubbag Tata Usaha Kemenag Kolaka, Hasbullah, para Kasi dan Penyelenggara, sejumlah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan Kepala Madrasah serta karyawan Kemenag Kolaka. Dikatakannya pembinaan ASN hal sangat penting dan semestinya dilakukan secara efektif.

Pembinaan itu, sambung Aziz, meliputi pembinaan mental, sikap dan kinerja dalam menunaikan tugas dan fungsinya aparat Kementerian Agama patut menerapkan lima prinsip Nilai Budaya Kerja, yaitu Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggungjawab dan Keteladanan. Sebelumnya, Ketua panitia H. Sarifuddin mengatakan kegiatan yang dihelat di aula Kantor Kemenag Kolaka itu berlangsung Satu hari dan diikuti 50 orang peserta, meliputi 45 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 5 orang PNS.

Berita ini bersumber dari Fajar Sulsel.